Terakhir, Jokowi meminta Paslot online hoki188rtai Golkar tak sembarangan memilih capres-cawapres.
Sementara itu, ada pula mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni.Kemudian, terlihat pula politisi senior Partai Golkar di antaranya Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar Akbar Tanjung hingga Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.slot online hoki188
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menghadiri acara puncak HUT ke-58 Golkar ini.Jokowi tiba sekitar pukul 18.50 WIB didampingi oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta Jusuf Kalla.Baca juga: Gerak Cepat Golkar Jelang 2024, Rekrut Wanda Hamidah dan Dekati Susi Pudjiastutislot online hoki188
Sebelumnya, Golkar sudah menggelar sejumlah acara untuk memperingati ulang tahun partai.Pada Kamis (20/10/2022), Golkar menggelar konsolidasi nasional yang menghadirkan seluruh anggota legislatif fraksi Golkar seluruh Indonesia.
Selain itu, pada malam harinya, Golkar kembali menggelar konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang turut dihadiri partai di KIB, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan PPP. - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tenaga honorer di Indonesia saat ini masih berjumlah 2 juta orang.
Jumlah ini didapat dari laporan hasil pendataan tenaga honorer yang diinisiasi KemenpanRB beberapa waktu lalu.Selanjutnya, saat hasil kajian menyatakan kasus tersebut merupakan dugaan korupsi namun KPK tidak berwenang mengusutnya, maka KPK akan melakukan koordinasi dan supervisi.
Perkara tersebut nantinya akan dilimpahkan kepada penegak hukum lainnya.Ipi menjelaskan, ketentuan kasus yang bisa ditangani KPK diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.
Pasal tersebut menyatakan, kasus yang masuk dalam wewenang KPK harus melibatkan aparat penegak hukum. Kemudian kasus korupsi orang lain yang masih berkaitan dengan penegak hukum dan penyelenggara negara.“Dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,” ujar Ipi.