Kemudian, memiliki anggota minimal 1/1.000 dari penduduk setempat kabupaten/kota; memiliki kantor tetap di semua timlb over underngkat kepengurusan dan dewan pimpinan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; memiliki dan telah menyerahkan nomor rekening atas nama partai kepada termohon; serta memiliki AD/ART yang telah diserahkan kepada termohon.
Dari survei yang dihelat Litbang Kompas pada periode 24 September hingga 7 Oktober 2022, kepuasan publik terhadap penegakan hukum berada di angka 51,5 persen.Angka ini “jatuh” 6 persen dibandimlb over underngkan hasil survei yang sama pada Juni 2022. Bahkan capaian ini menjadi yang terburuk sejak Oktober 2019 (Kompas.com, 25 Oktober 2022).
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada 5 Aspek Penegakan Hukum Terburuk sejak Oktober 2019Rendahnya kepuasan publik di bidang penegakan hukum ini selaras dengan citra lembaga-lembaga terkait, yakni Polri, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kejaksaan.Terlebih lagi, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan penurunan citra positif paling besar berdasar hasil survei Limlb over undertbang Kompas. Bahkan citra baik Polri tergerus “dalam” hingga mencapai 17 persen dalam rentang tiga bulan.
Belum juga reda dengan tindakan keras dan tidak pandang bulu yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa merebak serta ketidakbecusan polisi mengendalikan kericuhan penonton sepakbola di Stadion Kanjuruhan, Malang, publik kembali jengah dengan ulah polisi yang satu ini.Entah menyadari dirinya atau polisi atau memang pernah terlintas keinginan menjadi “pemalak”, empat personel Polsek Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menangkap Fahrial Muslim (21) warga Kampung Moncong, Kecamatan Jempang atas tuduhan kepemilikan narkotika.
Selain proses penangkapannya menyalahi prosedur, oknum polisi tersebut ternyata melakukan penindakan dengan “mengada-ada”.
Fahrial yang memang tidak ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika, diperas habis-habisan oleh para polisi begundal tersebut. Ongkos penahanan Fahrial ditarif Rp 10 juta oleh polisi tengik tersebut.Adapun klarifikasi dilakukan mulai pukul 11.00 WIB hingga lebih kurang 12.30 WIB.
"Pemeriksaan terhadap Pak Rudy memang agak sedikit lama karena sebagai kader senior, dan Pak Rudy sebagai teman seperjuangan," ucap Komarudin. - Salah satu kepala unit (kanit) di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri AKBP Aditya Cahya membeberkan awal mula pihaknya mendeteksi adanya upaya penghilangan barang bukti DVR CCTV oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan.Barang bukti yang dimaksud berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Hal tersebut disampaikan Aditya saat diperiksa sebagai saksi di sidang terdakwa perintangan penyidikan kematian Brigadir J, AKP Irfan Widyanto.Awalnya, Aditya menjelaskan bahwa Dittipidsiber Bareskrim Polri diperintahkan untuk memeriksa barang bukti digital yang berkaitan dengan kematian Brigadir J.