Di sisi lain, menurutnya, demokrasi Indonesia sudah cukup mmpo365 daftaraju dengan menempatkan rakyat di jantung sistem melalui pemilihan pemimpin secara langsung, baik pusat maupun daerah.
"Secara tertutup, Gibran Rakabuming Raka menjadi pilihan responden tertinggi sebagai Kepala Daerah Jawa Tengah (37,7 persen)," jelas Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam survei, dikutip Kompas.com, Jumat (14/10/2022).Baca juga: Ramai Isu Ijazah Palsu Jokowi, Dicueki Gibran, Dibantah UGMmpo365 daftar
Dalam survei itu, Gibran unggul atas Taj Yasin Maimoen yang mendapatkan suara 12,5 persen. Ia pun unggul dari Hendrar Prihardi (Hendi) yang mendapat 7,7 persen.Lalu, FX Hadi Rudyatmo hanya mendapatkan suara sebesar 4,7 persen. Diikuti Achmad Husein sebesar 3,7 persen, Sudirman Said sebesar 3,1 persen, Rustriningsih 2,2 persen, Komjen Condro Kirono sebesar 0,5 persen, dan lainnya sebesar 2,3 persen."Pada pertanyaan tertutup terkait jika pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2024 dilaksanakan hari ini, Gibran Rakabuming Raka cukup mendominasi pilihan publik sebagai calon Gubernur pada simulasi yang dilakukan," sebut Yunarto.mpo365 daftar
Baca juga: Elektabilitas Bursa Cagub DKI Jakarta di Bawah Ahok, Gibran Sebut Ingin Tetap di SoloHasil survei juga mengungkapkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di Jawa Tengah sangat baik, berada di atas angka 80 persen.
Sementara itu, tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu 2024 sudah berada atas 65 persen yang menyatakan mereka tahu.
Hal ini mengindikasikan sosialisasi Pemilu 2024 sudah mulai merata di wilayah Jawa Tengah.Selain itu, ia didakwa memperkaya Agus sebesar Rp 17,7 miliar, memperkaya diri sendiri sebesar Rp 183.207.870.911,13; korporasi Agusta Westland 29.500.000 dollar AS atau Rp 391.616.035.000; serta perusahaan Lejardo. Pte.Ltd., sebesar 10.950.826,37 dollar AS atau Rp 146.342.494.088,87.
Sebelum perkara Irfan masuk ke persidangan, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Agus. Namun, purnawirawan TNI AU itu tidak hadir.Melalui kuasa hukumnya, ia menyebut KPK tidak mengikuti prosedur hukum lantaran saat peristiwa itu terjadi dirinya merupakan prajurit TNI. - Proses hukum kasus korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101 di lingkungan TNI Angkatan Udara (AU) bergulir di meja hijau.
Dalam kasus ini, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway, didakwa merugikan negara hingga Rp 738,9 miliar.Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, korupsi ini dilakukan Irfan bersama dengan beberapa orang lainnya, di antaranya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna yang pada kurun 2015-2017 menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).