"Itu sudah pasti akan terjadi. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana posisi negdeluxe11 slotara benar-benar terdapat gap yang cukup lebar antara satu posisi dengan posisi yang lain sehingga dapat dibayangkan tingkat kesulitan saat ini seperti apa," kata Retno Marsudi.
Politik berbiaya tinggi, menurut dia, belum tentu disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan secara langsung. Pragmatisme parpol justru tak jarang membuat kandidat kepala daerah terbawa arus."Kalau parpol yang jadi masalah, kan perubahan sistem pilkada ke tidak langsung pasti bukan solusinya," ucapnya.deluxe11 slot
Baca juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Ketua Apeksi Bima Arya: Itu Langkah MundurDi sisi lain, menurutnya, demokrasi Indonesia sudah cukup maju dengan menempatkan rakyat di jantung sistem melalui pemilihan pemimpin secara langsung, baik pusat maupun daerah.Kendati demikian, ia juga sepakat jika sistem pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan.deluxe11 slot
Namun, hal itu bukan menjadi satu-satunya alasan untuk kembali ke sistem lama yang sudah diubah. - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana memanggil pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk dimintai keterangan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Kamis (13/10/2022).Komisioner Komnas HAM bidang Penyelidikan M Choirul Anam mengatakan tak hanya PSSI, pihak penyelenggara seperti PT Liga Indonesia Baru (LIB), pemilik hak tayang Liga 1 hingga ahli hukum olahraga juga akan turut dimintai keterangan.
"Kami agendakan itu juga melakukan permintaan keterangan terhadap direktur PT LIB, Dirut Indosiar sebagai broadcaster-nya, ahli hukum olahraga dan PSSI, kami rencanakan besok (hari ini)," ujar Anam dalam konferensi pers, Rabu (12/10/2022) kemarin.
Baca juga: 7 Temuan Baru Komnas HAM Dalam Tragedi Kanjuruhan“Dari penjelasan para ahli dan dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang luka, dari dokter spesialis penyakita dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, tidak satu pun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen,” kata dia, Senin (10/10/2022). - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan bahwa partainya tak ikut campur membahas soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Hal itu dia nilai karena reshuffle adalah ranah dari Presiden Jokowi untuk menjalankan hak prerogatifnya."Sebaiknya parpol koalisi tidak usah turut membahas soal reshufle ini biar tidak jadi gaduh di antara sesama parpol koalisi," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).
Baca juga: Jaga Etika Politik, PAN Batasi Diri Tak Ikut Campur soal Rencana Reshuffle KabinetOleh karena itu, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk rencana reshuffle.