"Kami juga menegaskan ketika banyaknya pencatutan nama oleh parpol main kartu cangkulanuntuk dterbitkan menjadi pemegang KTA parpol, ini jangan membuat kita sinis terhadap partai politik," kata Idham, Minggu (16/10/2022).
"Kasus yang saat ini terjadi harus menjadi momen bersih-bersih Polri dari oknum yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Tidak boleh ada mafia narkoba di kepolisian kita,” kata Puan dalam siaran pers, Jumat (14/10/2022).Baca juga: Kronolmain kartu cangkulanogi dan Fakta Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa
Dia meminta Polri berbenah diri menyusul adanya kasus narkoba yang melibatkan petingginya.Politikus PDI-P itu mengingatkan, masyarakat menaruh harapan besar kepada Polri dalam pemberantasan narkoba."Perang terhadap narkoba tidak boleh dihambat oleh segelintir oknummain kartu cangkulan yang memanfaatkannya, sekali pun pejabat negara,” ujar dia.
Baca juga: Polda Metro Belum Temukan Keterlibatan Bandar Narkoba di Kasus Irjen Teddy MinahasaDiketahui, Teddy ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Ia diduga memerintahkan anak buahnya, AKBP D, untuk mengambil barang bukti sabu sebanyak 5 kilogram di Mapolres Bukti Tinggi.
Polda Metro Jaya telah menyita total 3,3 kilogram sabu-sabu tersebut, sedangkan sisanya sudah diedarkan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Sudah ada 3,3 kg barang bukti yang diamankan dan 1,7 kg sabu diedarkan di Kampung Bahari," ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa, Jumat (14/10/2022).PADA 22 September 2022, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.Di dalamnya, digariskan etika politik dan pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggara negara untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan bersama, memiliki kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan publik, bahkan siap mundur jika merasa telah melanggar kaidah serta sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
Kemudian, secara tegas TAP MPR Nomor VIII/MPR/2021 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme memandatkan pembentukan undang-undang terkait etika pemerintahan.Sebagai langkah operasionalisasi, juga sesungguhnya telah dirumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Etika Penyelenggara Negara, tapi sayangnya justru mandek dibahas selama bertahun-tahun, sejak pertama kali diusulkan tahun 2009 hingga sekarang.
Sejumlah langkah yang perlu dilakukanKe depan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dalam penegakan etika pemerintahan pada umumnya, dan penegakan netralitas politik birokrasi serta ASN pada khususnya.