Salah satu aturan hukum yang mengatur tentang hoaks adalah UU yunani vs swediaNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.
Sementara itu, FX Rudy sudah angkat bicara soal rencana pemanggilan tersebut. Dia mengaku siap memenuhi panggilan Bidang Kehormatan PDI-P."Kalau saya siap-siap saja (memenuhi panggyunani vs swediailan DPP), tidak ada persoalan. Ini belum, kalau ada, saya berangkat ke Jakarta," kata FX Rudy, di Solo, Jawa Tengah, Minggu.
Baca juga: Disanksi gara-gara Siap Jadi Capres, Ganjar: Saya Terima, Semua adalah Keputusan KetumDia pun mengaku, tidak ada peringatan secara lisan atau tertulis dari DPP PDI-P kepadanya, termasuk di aplikasi pesan WhatsApp (WA)."Belum. Kalau diperintahkan wajar, saya kan nakal dan sebagainya. Siap-siap saja," ujar Rudy. - Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Syarief Hasan tak sepakat jika calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan dipilih dari figur non partai politik (parpol).yunani vs swedia
Dalam pandangannya kandidat yang bukan merupakan anggota parpol tak memiliki kemampuan membantu pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Kalau milih orang yang tidak punya partai, pendukungnya nol persen. Kalau hanya kira-kira saja yang tidak pasti, kan enggak mungkin menang,” ujar Syarief pada Kompas.com, Senin (24/10/2022).
Maka ia mendorong agar calon mitra koalisi yakni Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertimbangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca juga: Dorong AHY Jadi Cawapres Anies, Demokrat: Ingat, Partai Kami Papan AtasSelain itu, sinergi ini juga bisa mewujudkan aspirasi perubahan yang disuarakan oleh rakyat.
"Inilah tujuan akhir dari upaya kami, Koalisi Perubahan, mendapatkan kemenangan di Pilpres dan Pileg 2024," tuturnya. - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat-obatan.Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, peredaran obat yang lepas dari pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga menyebabkan ratusan korban jiwa.
"Kami menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan dari Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan," ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Selasa (25/10/2022).Baca juga: Puskesmas DKI Layani Deteksi Dini Gagal Ginjal Akut: Tarif Rp 30.000, Pakai BPJS Gratis