"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana sakitnya rakyat yang sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19 yang butuh uluran tangan pemerintah melalui Bansos namun jatah Bansohalo 888 slotsnya justru dicuri dan dikorupsi oleh Mensos kader partainya Hasto," ujarnya lagi. - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai, terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101, pihak TNI yang mestinya didorong untuk menegakkan hukum.
Hibnu menambahkan, seorang tersangka memang selalu mencari cara untuk menghindar dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya."Itu biasa, karena namanya seorang tersangka selalu mencari celah untuk menghindarkan apa yang didakwakan," kata dia.halo 888 slot
Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdy Sambo mengungkapkan bahwa kliennya tidak memerintahkan Bharada E menemembak Brigadir J di rumah dinasnya di Kompleks Duren Tiga, Jakarta, Jumat (8/7/2022).Kuasa hukum Sambo, Febri Diansyah mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Bharada E untuk menghajar Brigadir Yosua."Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari kami dapatkan itu perintahnya 'hajar chad', namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu," kata Febri di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022). - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan tiga alasan mengapa Indonesia harus mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.halo 888 slot
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini dalam sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Universitas Sumatera Utara (USU) Kamis (13/10/2022).Menurut Wamenkumham, KUHP yang saat ini digunakan Polisi, Jaksa, dan Hakim di pengadilan adalah KUHP yang dibuat tahun 1800.
“KUHP yang dibuat pada tahun 1800 tidak terlepas dari situasi dan kondisi KUHP itu dibuat, yang orientasi hukum pidananya aliran klasik, yaitu menekankan kepentingan individu, tidak bicara kepentingan masyarakat, apalagi negara,” terang Eddy Hiariej.
Baca juga: Merdeka dengan KUHP Nasional4. Partai Nasdem
5. Partai Demokrat6. PAN
7. Partai Gerindra8. PSI