Hal-hal tersebut akan dikaji ulang FIFA, yang bakal berkantor di Indonesia selama tiga hingga enam bulagamingsoft slot indonesian, bahkan hingga setahun, untuk menjaga transformasi sepak bola Indonesia. - Sebanyak delapan perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Udara mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat semula.
“Bahkan Mbak Puan menyebut Pak Surya sebagai paman. Itu jadi referensi bagi saya, sebenarnya hubungan Nasdem-PDI-P baik-baik saja,” kata dia.Ia mengatakan, sikap Hasto yang akhir-akhir ini kerap mengkritik keputusan politik Partai Nasdem sebagai sikap personal.gamingsoft slot indonesia
Partai Nasdem, menurut dia, tak lantas menganggap punya masalah dengan PDI-P karena berbagai komentar Hasto.“Kalau kemudian katakanlah tadi Hasto nyinyir ya, ya baik-baik saja inilah, dia yang mempermasalahkan, tetapi secara institusi ke partainya, Partai Nasdem dengan PDI-P itu teman,” tutur dia.Baca juga: Hasto PDI-P: Rumit kalau Ada Partai yang Sudah Deklarasi Calon, apalagi Calonnya Antitesis Presidengamingsoft slot indonesia
Ali tak merasa bahwa keputusan pencalonan presiden Anies Baswedan melanggar kesepakatan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.Ia lantas mempertanyakan pernyataan Hasto yang secara tersirat mengeklaim Partai Nasdem keluar dari koalisi imbas pencapresan tersebut.
“Terus apa yang membuat beliau (Hasto) terganggu? Pak Hasto terganggu, dan menyerang Nasdem dengan segala macam pernyataan dan tudingan,” kata dia.
Adapun hubungan Hasto dan Partai Nasdem nampak tak harmonis belakangan ini.Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, menanggapi deklarasi tersebut dengan menyebutkan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai prosedur.
Menurutnya, fakta bahwa KPU RI menang di 9 sidang Bawaslu RI soal gugatan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, telah menunjukkan hal tersebut."Apa yang menjadi putusan Bawaslu menegaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran partai politik telah sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Idham ketika dihubungi, Senin (17/10/2022).
"Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 huruf e, kami dalam penyelenggaraan pemilu harus memiliki prinsip berkepastian hukum, semua pihak harus mematuhinya," pungkasnya.Hal senada disampaikan Bawaslu RI.